Seperti yang
kita ketahui, Perekonomian Indonesia terdapat 2 Kabinet Indonesia Bersatu
pada era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kabinet Indonesia Bersatu
jilid I yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang ke enam yang dipimpin oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada
masa (2004 – 2009) dan presiden yang pertama kalinya dipilih melalui sistem
pemilihan umum langsung di Indonesia, sedangkan Kabinet Indonesia Bersatu jilid
II dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil presiden Dr.
Boediono yang merupakan bentuk pemerintahan yang ke tujuh pada masa
(2009-2014).
Masa
Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu
mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan
ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM
dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama
itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai
(BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang
berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang
ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan
pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta
mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah
satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November
2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi
kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah
revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di
Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Kondisi
perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat
baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sapanjang 2008 hingga
2009. Walaupun sempat terpengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di
zona Eropa, tetapi perekonomian Indonesia telah membuktikan mampu bertahan. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan
ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6
- 6,5 persen pada 2011. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih
baik dari perkiraan semula.
Presiden SBY
sejak 2004 berangkat dengan empat pilar utama strategi pembangunan ekonomi,
yaitu Pro-Growth, Pro- Poor, Pro-Job, dan Pro-Environ- ment, yang kemudian
dikenal dengan istilah pembangunan ekonomi berkelanjutan dan merata
(sustainable growth with equity). Dan pada periode ini, pemerintah menargetkan
industri-industri atau sektor-sektor tertentu dalam perekonomian untuk mencapai
percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Dari sejak era Orde
Baru, kita sudah familiar dengan kata-kata pemerataan pembangunan. Banyak
sumber mengatakan masalah Indonesia dalam hal pembangunan adalah tidak
meratanya pembangunan tersebut.
Beberapa
penyebab pola pembangunan di Indonesia semakin tidak merata, Pertama, proses pembangunan yang
bersandar pada modal asing. Padahal, kita tahu bahwa modal asing hanya mau
berinvestasi daerah-daerah tertentu yang dianggap strategis, punya kandungan
SDA yang melimpah, didukung tenaga kerja murah, dan ada jaminan keamanan. Kedua, pola pembangunan yang tidak
berorientasi pada kepentingan nasional. Sebagian besar sumber daya berupa bahan
mentah diekspor ke luar negeri. Tidak ada upaya membangun industri pengolahan
untuk bahan mentah. Sehingga, misalnya, para pemuda tidak perlu berurbanisasi
ke kota, karena pabrik-pabrik pengolahan bisa dibuka di daerah pedesaan. Ketiga, minimnya pembangunan
infrastruktur di luar pulau Jawa, seperti pelabuhan, bandara, jalan, aliran
listrik, dan lain sebagainya. Minimnya pembangunan infrastruktur itu menghambat
gerak perekonomian di daerah-daerah luar Jawa.
Sadar akan hal
itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melahirkan sebuah gerakan nasional
yang diberi nama MP3EI yang merupakan kependekan dari Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. MP3EI merupakan arahan strategis dalam
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Ada beberapa dasar pemikiran yang
melandasi dibuatnya MP3EI. Bahwa, sepanjang sejarah kemerdekaan selama lebih
dari enam dasawarsa, Indonesia telah mengalami beragam kemajuan di bidang
pembangunan ekonomi. Ekonomi Indonesia terus bergerak dari berbasis kegiatan
pertanian tradisional, hingga menjadi negara dengan proporsi industri
manufaktur dan jasa yang lebih besar. Melalui langkah MP3EI, percepatan
pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada
tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara UsS 14.250-USS 15.500, dengan
nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun.
Selain itu,
pada periode ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 15 program
prioritas yang harus dikerjakan selama pemerintahannya. Dari kelima belas
prioritas tersebut, SBY memfokuskan pada empat aspek yang cukup penting bagi keberlangsungan
negara Indonesia. Di antaranya, Pertama, revitalisasi sektor kelistrikan. Kedua,
meningkatkan produksi dan ketahanan pangan. Ketiga, revitalisasi pabrik
pupuk dan gula. Tujuannya, untuk menggenjot produksi pupuk dan gula. Keempat,
pembangunan infrastruktur. Prioritas utama adalah jalan di provinsi atau pulau
besar, pelabuhan, dermaga perikanan, bandara,jalan, tol dan ruas rel ganda.
Pembangunan
infrastruktur merupakan sektor yang menjadi prioritas pemerintah pada periode
ini. Meskipun pembangunan infrastruktur secara keseluruhan masih kondusif,
namun ada beberapa proyek yang dapat diselesaikan, yang diharapkan dapat
menginspirasi dan menular ke proyek-proyek lainnya. Bandara Kualanamu yang
memiliki fasilitas angkutan massal kereta api ke kota Medan, perluasan bandara
Ngurah Rai, serta jalan tol di atas laut di Bali, adalah beberapa contoh
pembangunan yang layak dijadikan referensi yang lain.
Pembangunan
infrastruktur telah membuat Indonesia bangga di mata dunia, Indonesia menjadi
negara kedua di dunia setelah Tiongkok dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi
dibandingkan negara lainnya. Hal itu membuktikan bahwa era pemerintahan SBY
telah berhasil meningkatkan perekonomian nasional. Keberhasilan pembangunan tidak
hanya dinikmati orang-orang di kota besar tetapi keberhasilan juga dirasakan
oleh orang-orang di desa di berbagai daerah. Masyarakat desa sudah menikmati hasil
pembangunan dalam program-program pemberdayaan ekonomi yang dicanangkan
pemerintah. Contohnya, program PNPM Mandiri yang berhasil menciptakan
pembangunan infrastruktur di desa, jalan-jalan, dan subsidi pupuk dan
Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan
yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini. Keberhasilan
pemerataan pembangunan bisa dilihat dari akses pendidikan yang bisa dinikmati
seluruh masyarakat desa. Pemerintah juga telah mencanangkan program bidik misi,
seperti mahasiswa yang ikut program ini tidak hanya bebas kuliah tetapi dapat
insentif Rp 600 ribu per bulan.
Sumber :
