1.
DKI
Jakarta dengan Kalimantan Barat
1.1.
DKI
Jakarta
A. Tingkat kemiskinan
Perkembangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta dalam
kurun waktu 2008-2013, terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin tahun 2013
(maret) 4297 jiwa atau menurun sebanyak 25.410 jiwa dari tahun 2008. Sementara
untuk tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 menurun sebesar 0,74 persen,
dengan persentase kemiskinan tahun 2013 sebesar 3,55 persen atau masih
didibawah persentase kemiskinan nasional (11,37%).
B.
Tingkat Pengangguran
Selama periode Februari 2012 - Februari 2013, angka
tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 10,72 persen
menjadi 9,94 persen, atau turun sebesar 0,78 poin. Menurut jenis kelamin, TPT
laki-laki mengalami penurunan dari 9,34 persen menjadi 8,46 persen, sementara
TPT perempuan mengalami penurunan dari 12,86 persen menjadi 12,27 persen.
Secara absolut, jumlah penganggur mengalami penurunan
sebesar 53,34 ribu orang dari 566,51 ribu orang pada Februari 2012 menjadi
513,17 ribu orang pada Februari 2013. Selama periode Februari 2012 – Februari
2013, penganggur laki-laki mengalami penurunan 32,20 ribu orang, sementara
penganggur perempuan mengalami penurunan sebesar 21,14 ribu orang.
C.
Tingkat Ketimpangan di Berbagai Bidang
·
Pembangunan Infrastruktur
Kondisi panjang jalan berdasarkan status pembinaannya
tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta mencapai 7097,99 km, yang terdiri dari jalan
Nasional sepanjang 169,78 km atau jalan Provinsi sepanjang 6928 km (18,19%).
Untuk kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (International Roughness
Index), Departemen PU), kualitas jalan Nasional Tidak Mantap di Provinsi DKI
Jakartapada tahun 2011 mencapai 2,2 km yang terdiri dari 1,47 kondisi jalan
rusak ringan dan 0,07 persen dengan kondisi rusak berat. Sementara untuk
kondisi jalan mantap sepanjang 140,45 km atau sekitar 98,46 persen dari total
panjang jalan Nasional di DKI Jakarta.
Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah
yang mengindikasikan kerapatan jalan (Road Density), kerapatan jalan di
Provinsi DKI Jakarta sebesar 9,31. Km/Km² lebih tinggi dari kerapatan jalan
tingkat nasional (0,23 Km/Km²). Sementara panjang jalan menurut kondisi
permukaan jalan, jalan beraspal di Provinsi DKI Jakarta meliputi 57 persen dari
total panjang jalan, dan sisanya 19 persen jalan kerikil, 24 persen jalan tanah
dan lainnya.
1.2.
Kalimantan Barat
A.
Tingkat Kemiskinan
Perkembangan
kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2008-2013, secara
absolut menurun sebanyak 139,79 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin tahun 2013
(Maret) tercatat sebanyak 369,01 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Provinsi
Kalimantan Barat tahun 2013 sebesar 8,24 persen, atau menurun sebesar 2,83
persen dari tahun 2008. Kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat
tergolong rendah jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional
(11,37%).
B.
Tingkat Pengangguran
Keadaan ketenagakerjaan di Kalimantan Barat pada bulan
Februari tahun 2013 menunjukkan adanya sedikit perbaikan yang digambarkan
dengan adanya penurunan tingkat pengangguran. Jumlah pengangguran pada Februari
2013 mengalami penurunan sekitar 0,27 persen jika dibanding keadaan Februari
2012.
C. Tingkat Ketimpangan
di Berbagai Bidang
·
Pembangunan Infrastruktur
Kondisi panjang jalan berdasarkan status pembinaannya
tahun 2011 di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 7994,52 km. Untuk kondisi
kualitas jalan menurut kriteria IRI (International Roughness Index), Departemen
PU), kualitas jalan nasional tidak mantap di Provinsi Kalimantan Barat pada
tahun 2011 mencapai 89,28 km yang terdiri dari 2,91 persen kondisi jalan rusak
ringan dan 2,45 persen dengan kondisi rusak berat. Sementara untuk kondisi
jalan mantap sepanjang 1.575,28 km atau sekitar 94,64 persen kondisi jalan
mantap di Kalimantan Barat.
Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah
yang mengindikasikan kerapatan jalan (Road Density), kerapatan jalan di
Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,09 Km/Km² lebih rendah dari kerapatan jalan
tingkat nasional (0,23 Km/Km²). Sementara panjang jalan menurut kondisi
permukaan jalan, jalan beraspal di Provinsi Kalimantan Barat meliputi 37persen
dari total panjang jalan, dan sisanya 14 persen jalan kerikil, 49 persen jalan
tanah dan lainnya.
2.
Jawa Barat dengan Papua Barat
2.1.
Jawa Barat
A.
Tingkat Kemiskinan
Perkembangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dalam
kurun waktu 2008-2013, secara absolut terjadi penurunan sebesar 1.025,36 ribu
jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 (Maret) sebesar 4.297 ribu jiwa.
Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami
penurunan dan hingga akhir tahun persentase tingkat kemiskinan Jawa Barat
mencapai 9,52%, kondisi kemiskinan Provinsi Jawa Barat masih tergolong rendah
jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,37%).
B.
Tingkat Pengangguran
Dalam waktu tiga tahun terakhir, jumlah penduduk usia
kerja di Provinsi Jawa Barat terusmeningkat, demikian pula angkatan kerja dan
penduduk yang bekerja. Pada bulan Agustus 2013jumlah penduduk usia kerja (15
tahun ke atas) adalah 32.191.179 orang, mengalami pertumbuhan 1,89persen
dibandingkan keadaan penduduk usia kerja pada bulan Agustus 2012. Jumlah
angkatan kerjamencapai 20.284.633 orang, bertambah 134.539 orang dibandingkan
keadaan Agustus 2012(20.150.094 orang). Namun demikian, Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja pada Agustus 2013mengalami penurunan sekitar 0,77 persen; pada
Agustus 2012 tercatat TPAK 63,78 persen,sedangkan pada Agustus 2013 63,01
persen.
Penduduk yang bekerja sebanyak 18.413.984 orang,
bertambah 92.876 orang dibandingkanAgustus 2012 dengan jumlah penduduk bekerja
18.321.108 orang. Di sisi lain, jumlah penganggurpada bulan Agustus 2013
mengalami kenaikan 2,28 persen atau bertambah 41.663 orang jikadibandingkan
keadaan Agustus 2012.. Dengan demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
diProvinsi Jawa Barat pada bulan Agustus 2013 juga meningkat sekitar 0,14
persen dibandingkanAgustus 2012, yaitu dari 9,08 persen menjadi 9,22 persen.
C.
Tingkat Ketimpangan di Berbagai Bidang
·
Pendidikan
Perkembangan kondisi pendidikan menurut indikator
Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi
Sekolah (APS), secara umum kondisi pendidikan di Provinsi Jawa Barat
menunjukkan perbaikan dalam lima tahun terakhir (2005-2011). Pada tahun 2011
Angka Melek Huruf mencapai 96,29% berada diatas rata-rata nasional. Sementara
untuk AMH mencapai 96,29 persen lebih tinggi dari AMH nasional (92,99%), dengan
AMH tertinggi di Kota Cimahi (99,74%) dan terendah di Kabupaten Indramayu
(85,66%).
Sementara indikator pendidikan menurut RLS, pada tahun
2011 Rata-rata Lama Sekolah mencapai 8,06 tahun berada diatas rata-rata
nasional (7,94 tahun). Sementara untuk perbandingan RLS antar kabupaten/kota di
Jawa Barat, RLS tertinggi di Kota Depok (10,97 tahun) dan terendah Kabupaten
Indramayu (5,95 tahun).
2.2.
Papua Barat
A.
Tingkat Kemiskinan
Perkembangan kemiskinan di Provinsi Papua Baratdalam
kurun waktu 2008-2013, secara absolut menurun 22,23 ribu jiwa, dengan jumlah
penduduk miskin tahun 2013 (maret) 224 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi
tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan, dan hingga akhir
tahun 2013 mencapai 26,67 persen atau menurun sebesar 8,45 persen dari tahun
2008. Kondisi kemiskinan Provinsi Papua Barat masih tergolong tinggi jika
dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,37%).
B.
Tingkat Pengangguran
Pada bulan Agustus 2013, keadaan ketenagakerjaan di
Provinsi Papua Barat pada semester kedua ini mengalami penurunan tingkat
pengangguran terbuka (TPT). Pada bulan Agustus 2013 TPT sebesar 4,62 persen
menurun dibandingkan TPT Februari 2013 (4,47 persen) dan turun dibandingkan
Agustus 2012 (5,49 persen). Tingkat Partisipasi penduduk usia kerja (tenaga
kerja) dalam pasar kerja atau TPAK menurun dari 68,25 persen pada bulan
Februari 2013 menjadi 66,41 persen pada bulan Agustus 2013.
Selama Agustus 2012 hingga Agustus 2013, jumlah
angkatan kerja di Provinsi Papua Barat mencapai 370.750 orang, turun sebesar
4.439 orang dibandingkan Februari 2013 dan turun sebesar 9.153 orang
dibandingkan satu tahun yang lalu (Agustus 2012). Penduduk yang bekerja
berkurang sebanyak 4.811 orang dari Februari 2013 dan bertambah 11.878 orang
jika dibanding keadaan Agustus 2012.
Pada bulan Agustus 2013 pengangguran mencapai angka
17.131 orang, meningkat 372 orang dibanding Februari 2013 namun menurun
berkurang sebanyak 2.725 orang dari Agustus 2012.
C.
Tingkat Ketimpangan di Berbagai Bidang
·
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur
Pada triwulan keempat tahun 2013, pertumbuhan produksi
industri manufaktur besar dan sedang di
Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan sebesar 4,47 persen. Sektor sektor
industri makanan (KBLI 10) mengalami kenaikan sebesar 4,76 persen pada triwulan
IV tahun 2013. Demikian pula dengan sektor industri kayu, barang dari kayu dan
gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan
sejenisnya (KBLI 16) pada triwulan ini mengalami kenaikan sebesar 3,02 persen.
Secara nasional, pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang
mengalami kenaikan sebesar 0,55 persen pada triwulan IV tahun 2013.
3.
Jawa Tengah dengan Kalimantan Tengah
3.1.
Jawa Tengah
A.
Tingkat Kemiskinan
Perkembangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam
kurun waktu 2008-2013, secara absolut terjadi penurunan sekitar 1.456,65 ribu
jiwa. Jumlah penduduk miskin tahun 2013 (Maret) 4.733 ribu jiwa. Seperti halnya
dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan dan
hingga akhir tahun 2013 persentase kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 14,56
persen, kondisi kemiskinan Provinsi Jawa Tengah masih tergolong tinggi
dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,37%).
B.
Tingkat Pengangguran
Keadaan ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada Agustus
2013 menunjukkan adanya perubahan yang digambarkan dengan adanya penurunan
kelompok penduduk yang bekerja, dan peningkatan tingkat pengangguran. Jumlah
angkatan kerja mencapai 16,99 juta orang berkurang sebesar 108 ribu orang
dibanding keadaan Agustus 2013 dan bertambah sebesar 77 ribu orang dibanding
keadaan Februari 2013.
Penduduk yang bekerja pada Agustus 2013 turun sebesar
169 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2013, dan berkurang 4 ribu orang dibanding
keadaan setahun yang lalu (Februari 2013). Sementara jumlah penganggur pada
Agustus 2013 mengalami peningkatan sebesar 61 ribu orang jika dibanding keadaan
Agustus 2013, naik sebesar 81 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2013.
C.
Tingkat Ketimpangan di Berbagai Bidang
·
Pertumbuhan Ekonomi (Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) )
Selama tahun 2013, semua sektor ekonomi yang membentuk
PDRB mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor keuangan,
real estat dan jasa perusahaan yang mencapai 10,6 persen, diikuti oleh sektor
listrik, gas dan air bersih 8,4 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran
7,5 persen, sektor konstruksi 7,0 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi
6,5 persen, sektor pertambangan dan penggalian 6,3 persen, sektor industri
pengolahan 5,9 persen dan sektor jasa-jasa 4,9 persen. Sedangkan sektor yang
mengalami pertumbuhan terendah pada tahun 2013 adalah sektor pertanian yaitu
sebesar 2,2 persen.
Sisi lain yang menarik untuk dicermati adalah besarnya
sumbangan (andil) masing-masing sektor dalam menciptakan laju pertumbuhan
ekonomi selama tahun 2013. Sektor industri pengolahan yang mengalami
pertumbuhan 5,9 persen mampu memberikan andil terbesar terhadap sumber
pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yaitu sebesar 1,9 persen. Andil terbesar ke dua
disumbangkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,3 persen.
Sedangkan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan meskipun mengalami
pertumbuhan terbesar yaitu 10,6 persen, sektor ini hanya mampu memberikan
sumbangan 0,2 persen terhadap sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Hal ini
dikarenakan kontribusi nilai tambah bruto sektor keuangan, real estat dan jasa
perusahaan terhadap PDRB Jawa Tengah relatif kecil.
3.2.
Kalimantan
Tengah
A.
Tingkat Kemiskinan
Perkembangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan
Tengahdalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut menurun sebanyak 63,05 ribu
jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 (maret) sebanyak 136.95 ribu
jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013
mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2013 (maret) mencapai 5,93%. Kondisi
kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah masih tergolong rendah jika dibandingkan
rata-rata tingkat kemiskinan nasional (11,37%).
B.
Tingkat Pengangguran
Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah
pada Februari 2013 menunjukkan adanya perbaikan yang digambarkan dengan
peningkatan jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk bekerja dan penurunan
tingkat pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2013 sebanyak
1.157.143 orang bertambah sebanyak 51.180 orang dibanding keadaan Agustus 2012
dan berkurang sebanyak 845 orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Februari
2012). Penduduk yang bekerja pada Februari 2013 sebesar 1.136.066 orang bertambah
sebanyak 65.856 orang dibanding keadaan Agustus 2012 dan bertambah sebanyak
9.493 orang dibanding keadaan Februari 2012.
Sementara jumlah penganggur pada Februari 2013
mencapai 21.077 orang mengalami penurunan sebanyak 13.976 orang jika dibanding
keadaan Agustus 2012 dan juga mengalami penurunan sebanyak 10.338 orang jika
dibanding keadaan Februari 2012. Kemudian selama setahun terakhir juga terjadi
penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 1,16 persen.
C.
Tingkat Ketimpangan di Berbagai Bidang
·
Pertumbuhan Ekonomi ( Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) )
PDRB perkapita dengan migas ADHB Provinsi Kalimantan
Tengah dan kabupaten/kota dari tahun 2005-2012 meningkat setiap tahunnya, PDRB
perkapita tahun 2012 Kalimantan Tengah mencapai sebesar 24.468 ribu/jiwa lebih
rendah dari PDRB perkapita nasional (33.748 ribu/jiwa). Sementara untuk
perbandingan PDRB perkapita kabupaten/kota di Kalimantan Tengah kecenderungan
adanya kesenjangan yang cukup tinggi, dimana sebagian besar kabupaten/kota
memiliki PDRB perkapita dibawah rata-rata PDRB perkapita provinsi, dengan PDRB
perkapita tertinggi mencapai 25.846 ribu/jiwa terdapat di Kabupaten Sukamara
dan terendah sebesar 12.003 ribu/jiwa di Kabupaten Pulang Pisau.
4.
Jawa Timur dengan NTT
4.1.
Jawa Timur
A.
Tingkat Kemiskinan
Perkembangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dalam
kurun waktu 2008-2013, secara absolut menurun sebanyak 1.880,04 ribu jiwa,
dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 (Maret) 4.771 ribu jiwa. Seperti
halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami
penurunan dan hingga akhir tahun 2013 persentase penduduk miskin mencapai 12,55
persen menurun dari tahun sebelumnya, namun kondisi kemiskinan Provinsi Jawa
Timur masih tergolong tinggi jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional
(11,37%).
B.
Tingkat Pengangguran
Keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Agustus
2013 digambarkan dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja maupun jumlah
penduduk yang bekerja tetapi belum dapat menurunkan tingkat pengangguran.
Diduga tenaga kerja yang diserap masih lebih sedikit dibanding derasnya
pertambahan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja bertambah sekitar 280 ribu
orang dalam kurun waktu setahun (Agustus 2012 - Agustus 2013). Penduduk yang
bekerja bertambah 230 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara
jumlah penganggur justru bertambah sebanyak 77 ribu orang jika dibanding
keadaan setahun sebelumnya.
Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan
sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan perbandingan antara jumlah
penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Jawa Timur sejak Februari 2012 sampai Februari 2013 mengalami penurunan yang
cukup lambat yaitu dari 4,13 persen mencapai 4,00 persen. Akan tetapi menjadi
meningkat secara signifikan pada kurun waktu antara Agustus 2012 sampai Agustus
2013, yaitu sebanyak 0,21 persen. Hal ini diduga karena banyak terjadi
pengurangan tenaga kerja pada beberapa perusahaan besar. Salah satunya PT.
Gudang Garam Kediri merumahkan sebanyak kurang lebih seribu orang karyawannya
pada bulan Juli 2013, kemudian banyak terjadi unjukrasa buruh untuk menuntut
kenaikan upah minimum menyebabkan sentimen negatif tentang jaminan keamanan dan
investasi biaya tinggi yang akhirnya menyebabkan investor memindahkan
investasinya ke tempat lain.
C.
Tingkat Ketimpangan di Berbagai Bidang
·
Kesehatan
Perkembangan derajat kesehatan penduduk antarprovinsi
di wilayah Jawa Timur selama periode terakhir menunjukkan kondisi perbaikan,
yang diindikasikan oleh menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), dan meningkatnya
Umur Harapan Hidup (UHH). Kondisi ini sejalan dengan perkembangan perbaikan
kondisi kesehatan secara nasional yang cenderung terus membaik.
4.2.
NTT
A.
Tingkat Kemiskinan
Perkembangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara
Timur dalam kurun waktu 2004-2012, secara absolut terjadi penurunan, jumlah
penduduk miskin tahun 2012 (sept) 1.000,292 ribu jiwa. Seperti halnya dengan
kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2004-2012 mengalami penurunan dan hingga
akhir tahun 2012 mencapai 11,66%. Kondisi kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara
Timur masih tergolong rendah jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan
nasional (11,86%).
B.
Tingkat Pengangguran
Jumlah pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara
Timur pada tahun 2013 (maret) mencapai 46.400 jiwa atau berkurang sebanyak
34.400 jiwa dari tahun 2008. Sementara untuk perkembangan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT), TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 (februari) sebesar
2,01 perse, atau menurun sebesar 1,72 persen dari tahun 2008. Kondisi tingkat
pengagguran di Nusa Tenggara Timur tergolong rendah dibandingkan tingkat
pengangguran nasional. Sementarauntuk perbandingan TPT tahun 2012 antar kabupaten/kota,
TPT terbesar terdapat di Kabupaten Sabu Raijua yaitu sebesar 13,41 persen dan
TPT terendah di Kabupaten Ngada (0,76 %).
C.
Tingkat Ketimpangan di Berbagai Bidang
·
Kesehatan
Perkembangan derajat kesehatan penduduk antarprovinsi
di wilayah Nusa Tenggara Timur selama periode terakhir menunjukkan kondisi
perbaikan, yang diindikasikan oleh menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), dan
meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Kondisi ini sejalan dengan perkembangan
perbaikan kondisi kesehatan secara nasional yang cenderung terus membaik.
5.
Banten dengan Jambi
5.1.
Banten
A.
Tingkat kemiskinan
Jumlah penduduk miskin di Banten pada bulan Maret 2013
mencapai 656.243 orang (5,74 persen), meningkat 7.989 orang dibandingkan dengan
penduduk miskin pada September 2012 yang sebesar 648.254 orang (5,71 persen).
Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode September 2012-Maret 2013,
penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebesar 30.343 orang (30,4
persen) sementara penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang sebesar 22.354
orang (22,4 persen).
B.
Tingkat Pengangguran
Perkembangan keadaan ketenagakerjaan di Banten pada
Agustus 2013 dibandingkan Agustus 2012 menunjukkan adanya perbaikan yang
digambarkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dan penurunan
tingkat penganguran terbuka. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2013 mencapai
4.637,0 ribu orang atau bertambah sekitar 31,2 ribu orang dibanding Agustus
2012, yaitu sebesar 4.605,8 ribu orang.
Pada periode Agustus 2012 - Agustus 2013, jumlah
penganggur mengalami penurunan dari 519,2 ribu orang menjadi 509,3 ribu orang
atau turun sekitar 9,9 ribu orang. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) pada
periode yang sama juga mengalami penurunan yaitu dari 10,13 persen menjadi 9,90
persen atau turun sekitar 0,23 poin. Sementara itu, selama periode satutahun
terakhir (Agustus 2012 – Agustus 2013), terjadi penurunan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) yang relatif kecil sebesar 1,5 poin.
C.
Tingkat Ketimpangan di Berbagai Bidang
·
Pembangunan Infrastruktur
Kondisi panjang jalan berdasarkan status pembinaannya
tahun 2011 di Provinsi Banten mencapai 17.457 km, yang terdiri dari jalan
Nasional sepanjang 1.803,36 km, jalan Provinsi sepanjang 1813,33 km, dan Jalan
Kabupaten/kota sepanjang 13841,07 km. Untuk kondisi kualitas jalan menurut
kriteria IRI (International Roughness Index), Departemen PU), kualitas jalan
nasional tidak mantap di Provinsi Banten pada tahun 2011 mencapai 118,31 km
yang terdiri dari 2,18 persen kondisi jalan rusak ringan dan 4,38 persen dengan
kondisi rusak berat. Sementara untuk kondisi jalan mantap sepanjang 1.685,04 km
atau sekitar 93,44 persen kondisi jalan mantap di Banten.
Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah
yang mengindikasikan kerapatan jalan (Road Density), kerapatan jalan di
Provinsi Banten sebesar 7,36 Km/Km² lebih tinggi dari kerapatan jalan tingkat
nasional (0,23 Km/Km²). Sementara panjang jalan menurut kondisi permukaan
jalan, jalan beraspal di Provinsi Banten meliputi 87 persen dari total panjang
jalan, dan sisanya 2 persen jalan kerikil, 10 persen jalan tanah dan lainnya.
5.2.
Jambi
A.
Tingkat Kemiskinan
Kondisi kemiskinan di Provinsi Jambi tergolong rendah
dibandingkan dengan kemiskinan nasional, jumlah penduduk miskin 2013 (Maret)
tercatat sekitar 266 ribu jiwa sedikit lebih tiggi dibandingkan tahun
sebelumnya. Sementara persentase kemiskinan tahun 2013 sebesar 8,07 persen
lebih rendah dari tahun sebelumnya.
B.
Tingkat Pengangguran
Jumlah pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi pada
tahun 2013 (Februari) mencapai 45,900 jiwa atau menurun sebanyak 20.500 jiwa
dari tahun 2008. Sementara untuk perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT), TPT Provinsi Jambi tahun 2013 sebesar 2,92 persen lebih rendah
dibandingkan tahun sebelumnya (3,22%), dan lebih rendah dibandingkan rata-rata
TPT nasional. Persebaran TPT tahun 2012 terbesar di Kabupaten Sungai Penuh
yaitu sebesar 6,57 persen dan TPT terrendah di Kabupaten Sarolangun (1,91 %).
C.
Tingkat Ketimpangan di Berbagai Bidang
·
Pembangunan Infrastruktur
Kondisi panjang jalan berdasarkan status pembinaannya
tahun 2011 di Provinsi Jambi mencapai 38.982.810,84 km, yang terdiri dari jalan
Nasional sepanjang 2.835.611,7 km, jalan Provinsi sepanjang 3.055.180,07 km,
dan Jalan Kabupaten/kota sepanjang 33.092.019,07 km. Untuk kondisi kualitas
jalan menurut kriteria IRI (International Roughness Index), Departemen PU),
kualitas jalan nasional tidak mantap di Provinsi Jambi pada tahun 2011 mencapai
93,94 km yang terdiri dari 6,35 persen kondisi jalan rusak ringan dan 3,68
persen dengan kondisi rusak berat. Sementara untuk kondisi jalan mantap
sepanjang 842,54 km atau sekitar 89,97 persen kondisi jalan mantap di Jambi.
Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah
yang mengindikasikan kerapatan jalan (Road Density), kerapatan jalan di
Provinsi Jambi sebesar 0,21. Km/Km² lebih rendah dari kerapatan jalan tingkat
nasional (0,23 Km/Km²). Sementara panjang jalan menurut kondisi permukaan
jalan, jalan beraspal di Provinsi Jambi meliputi 51 persen dari total panjang
jalan, dan sisanya 19 persen jalan kerikil, 30 persen jalan tanah dan lainnya.
Kesimpulan Keseluruhan :
Secara umum, tingkat kemiskinan masyarakat
Indonesia di Jawa maupun Luar Jawa dari Tahun 2008-2013 cenderung menurun,
namun masih ada beberapa daerah yang belum berhasil menuntaskan atau mengurangi
kemiskinan di daerahnya, seperti daerah Papua Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
dan Banten. Disisi lain, kondisi kemiskinan Provinsi Papua Barat lah yang memiliki
tingkat kemiskinan yang paling tinggi jika dibandingkan terhadap rata-rata
kemiskinan nasional (11,37%)
Kurangnya lapangan kerja merupakan salah satu
faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan di daerah yang padat penduduk lebih
tinggi dari daerah yang penduduknya kurang padat, kecuali Provinsi DKI Jakarta.
Upaya Penanggulangannya :
Menurut saya , solusi yang harus ditempuh adalah Pemerintah
harus menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan menganjurkan para
pengusaha ikut aktif untuk mendukung program pemerintah dalam menciptakan
lapangan kerja. Pemerintah harus berupaya untuk memenuhi standar gaji yang
layak bagi PNS maupun karyawan swasta. Pemerintah maupun lembaga-lembaga non
pemerintah juga harus berusaha untuk memotivasi masyarakatnya yang bukan PNS
maupun karyawan untuk dapat mandiri dalam berusaha.
Sumber :
