1.     DKI Jakarta dengan Kalimantan Barat

1.1.   DKI Jakarta

A.      Tingkat kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2008-2013, terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin tahun 2013 (maret) 4297 jiwa atau menurun sebanyak 25.410 jiwa dari tahun 2008. Sementara untuk tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 menurun sebesar 0,74 persen, dengan persentase kemiskinan tahun 2013 sebesar 3,55 persen atau masih didibawah persentase kemiskinan nasional (11,37%).

B.      Tingkat Pengangguran

Selama periode Februari 2012 - Februari 2013, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 10,72 persen menjadi 9,94 persen, atau turun sebesar 0,78 poin. Menurut jenis kelamin, TPT laki-laki mengalami penurunan dari 9,34 persen menjadi 8,46 persen, sementara TPT perempuan mengalami penurunan dari 12,86 persen menjadi 12,27 persen.

Secara absolut, jumlah penganggur mengalami penurunan sebesar 53,34 ribu orang dari 566,51 ribu orang pada Februari 2012 menjadi 513,17 ribu orang pada Februari 2013. Selama periode Februari 2012 – Februari 2013, penganggur laki-laki mengalami penurunan 32,20 ribu orang, sementara penganggur perempuan mengalami penurunan sebesar 21,14 ribu orang.

C.      Tingkat Ketimpangan di Berbagai Bidang

·         Pembangunan Infrastruktur

Kondisi panjang jalan berdasarkan status pembinaannya tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta mencapai 7097,99 km, yang terdiri dari jalan Nasional sepanjang 169,78 km atau jalan Provinsi sepanjang 6928 km (18,19%). Untuk kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (International Roughness Index), Departemen PU), kualitas jalan Nasional Tidak Mantap di Provinsi DKI Jakartapada tahun 2011 mencapai 2,2 km yang terdiri dari 1,47 kondisi jalan rusak ringan dan 0,07 persen dengan kondisi rusak berat. Sementara untuk kondisi jalan mantap sepanjang 140,45 km atau sekitar 98,46 persen dari total panjang jalan Nasional di DKI Jakarta.

Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (Road Density), kerapatan jalan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 9,31. Km/Km² lebih tinggi dari kerapatan jalan tingkat nasional (0,23 Km/Km²). Sementara panjang jalan menurut kondisi permukaan jalan, jalan beraspal di Provinsi DKI Jakarta meliputi 57 persen dari total panjang jalan, dan sisanya 19 persen jalan kerikil, 24 persen jalan tanah dan lainnya.

1.2.            Kalimantan Barat

A.      Tingkat Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut menurun sebanyak 139,79 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin tahun 2013 (Maret) tercatat sebanyak 369,01 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 sebesar 8,24 persen, atau menurun sebesar 2,83 persen dari tahun 2008. Kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat tergolong rendah jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,37%).

B.      Tingkat Pengangguran

Keadaan ketenagakerjaan di Kalimantan Barat pada bulan Februari tahun 2013 menunjukkan adanya sedikit perbaikan yang digambarkan dengan adanya penurunan tingkat pengangguran. Jumlah pengangguran pada Februari 2013 mengalami penurunan sekitar 0,27 persen jika dibanding keadaan Februari 2012.

C.    Tingkat Ketimpangan di Berbagai Bidang

·         Pembangunan Infrastruktur

Kondisi panjang jalan berdasarkan status pembinaannya tahun 2011 di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 7994,52 km. Untuk kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (International Roughness Index), Departemen PU), kualitas jalan nasional tidak mantap di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 mencapai 89,28 km yang terdiri dari 2,91 persen kondisi jalan rusak ringan dan 2,45 persen dengan kondisi rusak berat. Sementara untuk kondisi jalan mantap sepanjang 1.575,28 km atau sekitar 94,64 persen kondisi jalan mantap di Kalimantan Barat.

Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (Road Density), kerapatan jalan di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,09 Km/Km² lebih rendah dari kerapatan jalan tingkat nasional (0,23 Km/Km²). Sementara panjang jalan menurut kondisi permukaan jalan, jalan beraspal di Provinsi Kalimantan Barat meliputi 37persen dari total panjang jalan, dan sisanya 14 persen jalan kerikil, 49 persen jalan tanah dan lainnya.

2.      Jawa Barat dengan Papua Barat

2.1.            Jawa Barat

A.      Tingkat Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut terjadi penurunan sebesar 1.025,36 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 (Maret) sebesar 4.297 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan dan hingga akhir tahun persentase tingkat kemiskinan Jawa Barat mencapai 9,52%, kondisi kemiskinan Provinsi Jawa Barat masih tergolong rendah jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,37%).

B.      Tingkat Pengangguran

Dalam waktu tiga tahun terakhir, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Jawa Barat terusmeningkat, demikian pula angkatan kerja dan penduduk yang bekerja. Pada bulan Agustus 2013jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) adalah 32.191.179 orang, mengalami pertumbuhan 1,89persen dibandingkan keadaan penduduk usia kerja pada bulan Agustus 2012. Jumlah angkatan kerjamencapai 20.284.633 orang, bertambah 134.539 orang dibandingkan keadaan Agustus 2012(20.150.094 orang). Namun demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Agustus 2013mengalami penurunan sekitar 0,77 persen; pada Agustus 2012 tercatat TPAK 63,78 persen,sedangkan pada Agustus 2013 63,01 persen.

Penduduk yang bekerja sebanyak 18.413.984 orang, bertambah 92.876 orang dibandingkanAgustus 2012 dengan jumlah penduduk bekerja 18.321.108 orang. Di sisi lain, jumlah penganggurpada bulan Agustus 2013 mengalami kenaikan 2,28 persen atau bertambah 41.663 orang jikadibandingkan keadaan Agustus 2012.. Dengan demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diProvinsi Jawa Barat pada bulan Agustus 2013 juga meningkat sekitar 0,14 persen dibandingkanAgustus 2012, yaitu dari 9,08 persen menjadi 9,22 persen.

C.      Tingkat Ketimpangan di Berbagai Bidang

·         Pendidikan

Perkembangan kondisi pendidikan menurut indikator Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS), secara umum kondisi pendidikan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan perbaikan dalam lima tahun terakhir (2005-2011). Pada tahun 2011 Angka Melek Huruf mencapai 96,29% berada diatas rata-rata nasional. Sementara untuk AMH mencapai 96,29 persen lebih tinggi dari AMH nasional (92,99%), dengan AMH tertinggi di Kota Cimahi (99,74%) dan terendah di Kabupaten Indramayu (85,66%).

Sementara indikator pendidikan menurut RLS, pada tahun 2011 Rata-rata Lama Sekolah mencapai 8,06 tahun berada diatas rata-rata nasional (7,94 tahun). Sementara untuk perbandingan RLS antar kabupaten/kota di Jawa Barat, RLS tertinggi di Kota Depok (10,97 tahun) dan terendah Kabupaten Indramayu (5,95 tahun).  

2.2.            Papua Barat

A.      Tingkat Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Provinsi Papua Baratdalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut menurun 22,23 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 (maret) 224 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan, dan hingga akhir tahun 2013 mencapai 26,67 persen atau menurun sebesar 8,45 persen dari tahun 2008. Kondisi kemiskinan Provinsi Papua Barat masih tergolong tinggi jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,37%).

B.      Tingkat Pengangguran

Pada bulan Agustus 2013, keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat pada semester kedua ini mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada bulan Agustus 2013 TPT sebesar 4,62 persen menurun dibandingkan TPT Februari 2013 (4,47 persen) dan turun dibandingkan Agustus 2012 (5,49 persen). Tingkat Partisipasi penduduk usia kerja (tenaga kerja) dalam pasar kerja atau TPAK menurun dari 68,25 persen pada bulan Februari 2013 menjadi 66,41 persen pada bulan Agustus 2013.

Selama Agustus 2012 hingga Agustus 2013, jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua Barat mencapai 370.750 orang, turun sebesar 4.439 orang dibandingkan Februari 2013 dan turun sebesar 9.153 orang dibandingkan satu tahun yang lalu (Agustus 2012). Penduduk yang bekerja berkurang sebanyak 4.811 orang dari Februari 2013 dan bertambah 11.878 orang jika dibanding keadaan Agustus 2012.

Pada bulan Agustus 2013 pengangguran mencapai angka 17.131 orang, meningkat 372 orang dibanding Februari 2013 namun menurun berkurang sebanyak 2.725 orang dari Agustus 2012.

C.      Tingkat Ketimpangan di Berbagai Bidang

·         Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur

Pada triwulan keempat tahun 2013, pertumbuhan produksi industri manufaktur  besar dan sedang di Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan sebesar 4,47 persen. Sektor sektor industri makanan (KBLI 10) mengalami kenaikan sebesar 4,76 persen pada triwulan IV tahun 2013. Demikian pula dengan sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (KBLI 16) pada triwulan ini mengalami kenaikan sebesar 3,02 persen. Secara nasional, pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang mengalami kenaikan sebesar 0,55 persen pada triwulan IV tahun 2013.

 

3.     Jawa Tengah dengan Kalimantan Tengah

3.1.            Jawa Tengah

A.      Tingkat Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut terjadi penurunan sekitar 1.456,65 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin tahun 2013 (Maret) 4.733 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2013 persentase kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 14,56 persen, kondisi kemiskinan Provinsi Jawa Tengah masih tergolong tinggi dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,37%).

B.      Tingkat Pengangguran

Keadaan ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada Agustus 2013 menunjukkan adanya perubahan yang digambarkan dengan adanya penurunan kelompok penduduk yang bekerja, dan peningkatan tingkat pengangguran. Jumlah angkatan kerja mencapai 16,99 juta orang berkurang sebesar 108 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2013 dan bertambah sebesar 77 ribu orang dibanding keadaan Februari 2013.

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2013 turun sebesar 169 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2013, dan berkurang 4 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Februari 2013). Sementara jumlah penganggur pada Agustus 2013 mengalami peningkatan sebesar 61 ribu orang jika dibanding keadaan Agustus 2013, naik sebesar 81 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2013.

C.      Tingkat Ketimpangan di Berbagai Bidang

·         Pertumbuhan Ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) )

Selama tahun 2013, semua sektor ekonomi yang membentuk PDRB mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan yang mencapai 10,6 persen, diikuti oleh sektor listrik, gas dan air bersih 8,4 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 7,5 persen, sektor konstruksi 7,0 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi 6,5 persen, sektor pertambangan dan penggalian 6,3 persen, sektor industri pengolahan 5,9 persen dan sektor jasa-jasa 4,9 persen. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan terendah pada tahun 2013 adalah sektor pertanian yaitu sebesar 2,2 persen.

Sisi lain yang menarik untuk dicermati adalah besarnya sumbangan (andil) masing-masing sektor dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2013. Sektor industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan 5,9 persen mampu memberikan andil terbesar terhadap sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yaitu sebesar 1,9 persen. Andil terbesar ke dua disumbangkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,3 persen. Sedangkan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan meskipun mengalami pertumbuhan terbesar yaitu 10,6 persen, sektor ini hanya mampu memberikan sumbangan 0,2 persen terhadap sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan kontribusi nilai tambah bruto sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan terhadap PDRB Jawa Tengah relatif kecil.

3.2.            Kalimantan Tengah

A.      Tingkat Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengahdalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut menurun sebanyak 63,05 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 (maret) sebanyak 136.95 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2013 (maret) mencapai 5,93%. Kondisi kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah masih tergolong rendah jika dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan nasional (11,37%).

 

B.      Tingkat Pengangguran

Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2013 menunjukkan adanya perbaikan yang digambarkan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk bekerja dan penurunan tingkat pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2013 sebanyak 1.157.143 orang bertambah sebanyak 51.180 orang dibanding keadaan Agustus 2012 dan berkurang sebanyak 845 orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Februari 2012). Penduduk yang bekerja pada Februari 2013 sebesar 1.136.066 orang bertambah sebanyak 65.856 orang dibanding keadaan Agustus 2012 dan bertambah sebanyak 9.493 orang dibanding keadaan Februari 2012.

Sementara jumlah penganggur pada Februari 2013 mencapai 21.077 orang mengalami penurunan sebanyak 13.976 orang jika dibanding keadaan Agustus 2012 dan juga mengalami penurunan sebanyak 10.338 orang jika dibanding keadaan Februari 2012. Kemudian selama setahun terakhir juga terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 1,16 persen.

C.      Tingkat Ketimpangan di Berbagai Bidang

·         Pertumbuhan Ekonomi ( Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) )

PDRB perkapita dengan migas ADHB Provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten/kota dari tahun 2005-2012 meningkat setiap tahunnya, PDRB perkapita tahun 2012 Kalimantan Tengah mencapai sebesar 24.468 ribu/jiwa lebih rendah dari PDRB perkapita nasional (33.748 ribu/jiwa). Sementara untuk perbandingan PDRB perkapita kabupaten/kota di Kalimantan Tengah kecenderungan adanya kesenjangan yang cukup tinggi, dimana sebagian besar kabupaten/kota memiliki PDRB perkapita dibawah rata-rata PDRB perkapita provinsi, dengan PDRB perkapita tertinggi mencapai 25.846 ribu/jiwa terdapat di Kabupaten Sukamara dan terendah sebesar 12.003 ribu/jiwa di Kabupaten Pulang Pisau.

4.     Jawa Timur dengan NTT

4.1.            Jawa Timur

A.      Tingkat Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut menurun sebanyak 1.880,04 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 (Maret) 4.771 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2013 persentase penduduk miskin mencapai 12,55 persen menurun dari tahun sebelumnya, namun kondisi kemiskinan Provinsi Jawa Timur masih tergolong tinggi jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,37%).

B.      Tingkat Pengangguran

Keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Agustus 2013 digambarkan dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk yang bekerja tetapi belum dapat menurunkan tingkat pengangguran. Diduga tenaga kerja yang diserap masih lebih sedikit dibanding derasnya pertambahan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja bertambah sekitar 280 ribu orang dalam kurun waktu setahun (Agustus 2012 - Agustus 2013). Penduduk yang bekerja bertambah 230 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara jumlah penganggur justru bertambah sebanyak 77 ribu orang jika dibanding keadaan setahun sebelumnya.

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur sejak Februari 2012 sampai Februari 2013 mengalami penurunan yang cukup lambat yaitu dari 4,13 persen mencapai 4,00 persen. Akan tetapi menjadi meningkat secara signifikan pada kurun waktu antara Agustus 2012 sampai Agustus 2013, yaitu sebanyak 0,21 persen. Hal ini diduga karena banyak terjadi pengurangan tenaga kerja pada beberapa perusahaan besar. Salah satunya PT. Gudang Garam Kediri merumahkan sebanyak kurang lebih seribu orang karyawannya pada bulan Juli 2013, kemudian banyak terjadi unjukrasa buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum menyebabkan sentimen negatif tentang jaminan keamanan dan investasi biaya tinggi yang akhirnya menyebabkan investor memindahkan investasinya ke tempat lain.

C.      Tingkat Ketimpangan di Berbagai Bidang

·         Kesehatan

Perkembangan derajat kesehatan penduduk antarprovinsi di wilayah Jawa Timur selama periode terakhir menunjukkan kondisi perbaikan, yang diindikasikan oleh menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), dan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Kondisi ini sejalan dengan perkembangan perbaikan kondisi kesehatan secara nasional yang cenderung terus membaik.

4.2.            NTT

A.      Tingkat Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2004-2012, secara absolut terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin tahun 2012 (sept) 1.000,292 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2004-2012 mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2012 mencapai 11,66%. Kondisi kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tergolong rendah jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,86%).

B.      Tingkat Pengangguran

Jumlah pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2013 (maret) mencapai 46.400 jiwa atau berkurang sebanyak 34.400 jiwa dari tahun 2008. Sementara untuk perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 (februari) sebesar 2,01 perse, atau menurun sebesar 1,72 persen dari tahun 2008. Kondisi tingkat pengagguran di Nusa Tenggara Timur tergolong rendah dibandingkan tingkat pengangguran nasional. Sementarauntuk perbandingan TPT tahun 2012 antar kabupaten/kota, TPT terbesar terdapat di Kabupaten Sabu Raijua yaitu sebesar 13,41 persen dan TPT terendah di Kabupaten Ngada (0,76 %).

C.      Tingkat Ketimpangan di Berbagai Bidang

·         Kesehatan

Perkembangan derajat kesehatan penduduk antarprovinsi di wilayah Nusa Tenggara Timur selama periode terakhir menunjukkan kondisi perbaikan, yang diindikasikan oleh menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), dan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Kondisi ini sejalan dengan perkembangan perbaikan kondisi kesehatan secara nasional yang cenderung terus membaik.

5.     Banten dengan Jambi

5.1.            Banten

A.      Tingkat kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Banten pada bulan Maret 2013 mencapai 656.243 orang (5,74 persen), meningkat 7.989 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang sebesar 648.254 orang (5,71 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode September 2012-Maret 2013, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebesar 30.343 orang (30,4 persen) sementara penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang sebesar 22.354 orang (22,4 persen).

B.      Tingkat Pengangguran

Perkembangan keadaan ketenagakerjaan di Banten pada Agustus 2013 dibandingkan Agustus 2012 menunjukkan adanya perbaikan yang digambarkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dan penurunan tingkat penganguran terbuka. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2013 mencapai 4.637,0 ribu orang atau bertambah sekitar 31,2 ribu orang dibanding Agustus 2012, yaitu sebesar 4.605,8 ribu orang.

Pada periode Agustus 2012 - Agustus 2013, jumlah penganggur mengalami penurunan dari 519,2 ribu orang menjadi 509,3 ribu orang atau turun sekitar 9,9 ribu orang. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) pada periode yang sama juga mengalami penurunan yaitu dari 10,13 persen menjadi 9,90 persen atau turun sekitar 0,23 poin. Sementara itu, selama periode satutahun terakhir (Agustus 2012 – Agustus 2013), terjadi penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang relatif kecil sebesar 1,5 poin.

C.      Tingkat Ketimpangan di Berbagai Bidang

·         Pembangunan Infrastruktur  

Kondisi panjang jalan berdasarkan status pembinaannya tahun 2011 di Provinsi Banten mencapai 17.457 km, yang terdiri dari jalan Nasional sepanjang 1.803,36 km, jalan Provinsi sepanjang 1813,33 km, dan Jalan Kabupaten/kota sepanjang 13841,07 km. Untuk kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (International Roughness Index), Departemen PU), kualitas jalan nasional tidak mantap di Provinsi Banten pada tahun 2011 mencapai 118,31 km yang terdiri dari 2,18 persen kondisi jalan rusak ringan dan 4,38 persen dengan kondisi rusak berat. Sementara untuk kondisi jalan mantap sepanjang 1.685,04 km atau sekitar 93,44 persen kondisi jalan mantap di Banten.

Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (Road Density), kerapatan jalan di Provinsi Banten sebesar 7,36 Km/Km² lebih tinggi dari kerapatan jalan tingkat nasional (0,23 Km/Km²). Sementara panjang jalan menurut kondisi permukaan jalan, jalan beraspal di Provinsi Banten meliputi 87 persen dari total panjang jalan, dan sisanya 2 persen jalan kerikil, 10 persen jalan tanah dan lainnya.

5.2.            Jambi

A.      Tingkat Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Provinsi Jambi tergolong rendah dibandingkan dengan kemiskinan nasional, jumlah penduduk miskin 2013 (Maret) tercatat sekitar 266 ribu jiwa sedikit lebih tiggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara persentase kemiskinan tahun 2013 sebesar 8,07 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya.

B.      Tingkat Pengangguran

Jumlah pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi pada tahun 2013 (Februari) mencapai 45,900 jiwa atau menurun sebanyak 20.500 jiwa dari tahun 2008. Sementara untuk perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT Provinsi Jambi tahun 2013 sebesar 2,92 persen lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (3,22%), dan lebih rendah dibandingkan rata-rata TPT nasional. Persebaran TPT tahun 2012 terbesar di Kabupaten Sungai Penuh yaitu sebesar 6,57 persen dan TPT terrendah di Kabupaten Sarolangun (1,91 %).

C.      Tingkat Ketimpangan di Berbagai Bidang

·         Pembangunan Infrastruktur

Kondisi panjang jalan berdasarkan status pembinaannya tahun 2011 di Provinsi Jambi mencapai 38.982.810,84 km, yang terdiri dari jalan Nasional sepanjang 2.835.611,7 km, jalan Provinsi sepanjang 3.055.180,07 km, dan Jalan Kabupaten/kota sepanjang 33.092.019,07 km. Untuk kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (International Roughness Index), Departemen PU), kualitas jalan nasional tidak mantap di Provinsi Jambi pada tahun 2011 mencapai 93,94 km yang terdiri dari 6,35 persen kondisi jalan rusak ringan dan 3,68 persen dengan kondisi rusak berat. Sementara untuk kondisi jalan mantap sepanjang 842,54 km atau sekitar 89,97 persen kondisi jalan mantap di Jambi.

Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (Road Density), kerapatan jalan di Provinsi Jambi sebesar 0,21. Km/Km² lebih rendah dari kerapatan jalan tingkat nasional (0,23 Km/Km²). Sementara panjang jalan menurut kondisi permukaan jalan, jalan beraspal di Provinsi Jambi meliputi 51 persen dari total panjang jalan, dan sisanya 19 persen jalan kerikil, 30 persen jalan tanah dan lainnya.

Kesimpulan Keseluruhan :

Secara umum, tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia di Jawa maupun Luar Jawa dari Tahun 2008-2013 cenderung menurun, namun masih ada beberapa daerah yang belum berhasil menuntaskan atau mengurangi kemiskinan di daerahnya, seperti daerah Papua Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Disisi lain, kondisi kemiskinan Provinsi Papua Barat lah yang memiliki tingkat kemiskinan yang paling tinggi jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,37%)

Kurangnya lapangan kerja merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan di daerah yang padat penduduk lebih tinggi dari daerah yang penduduknya kurang padat, kecuali Provinsi DKI Jakarta.

Upaya Penanggulangannya :

Menurut saya , solusi yang harus ditempuh adalah Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan menganjurkan para pengusaha ikut aktif untuk mendukung program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Pemerintah harus berupaya untuk memenuhi standar gaji yang layak bagi PNS maupun karyawan swasta. Pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah juga harus berusaha untuk memotivasi masyarakatnya yang bukan PNS maupun karyawan untuk dapat mandiri dalam berusaha.

Sumber :

http://jakarta.bps.go.id/fileupload/brs/2013_05_06_16_04_08.pdf

http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203100DKI%202013.Pdf

http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%206100KalBar%202013.Pdf

http://kalbar.bps.go.id/doc/pdf/brs/Naker/2013/03%20Tenaga%20Kerja%20Februari%202013%20BRS%20Mei%202013.pdf

http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203200JaBar%202013.Pdf

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fjabar.bps.go.id%2Fsystem%2Ffiles_force%2Fpublikasi%2F11_SAK.pdf%3Fdownload%3D1&ei=6ApZU-jyIIzm8AWCsIGoBA&usg=AFQjCNFXPel4oZcgcZ0usvkstnmf-ycx9A&bvm=bv.65397613,d.dGc

http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203300JaTeng.Pdf

http://jateng.bps.go.id/offrel/brs_ekonomi_13tw4_33.pdf

http://binsos.jatengprov.go.id/file%20pdf/naker0813.pdf

http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%206200KalTeng%202013.Pdf

http://kalteng.bps.go.id/tinymcpuk-0.3/UserFiles/File/BRS_130506/BRS_08_Keadaan%20Ketenagakerjaan%20Kalteng%20Februari%202013.pdf

http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203500JaTim%202013.Pdf

http://jatim.bps.go.id/data/brs/file/2013%2011%20BRS%20TENAGA%20KERJA.pdf

http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%205300NTT%202013.Pdf

http://banten.bps.go.id/pdf/1331_kemiskinan_010713.pdf

http://banten.bps.go.id/pdf/1354_naker_061113.pdf

http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203600Banten%202013.Pdf

http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%201500Jambi%202013.Pdf

Seperti yang kita ketahui, Perekonomian Indonesia terdapat 2 Kabinet Indonesia Bersatu pada era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kabinet Indonesia Bersatu jilid I yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang ke enam yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada masa (2004 – 2009) dan presiden yang pertama kalinya dipilih melalui sistem pemilihan umum langsung di Indonesia, sedangkan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil presiden Dr. Boediono yang merupakan bentuk pemerintahan yang ke tujuh pada masa (2009-2014).

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sapanjang 2008 hingga 2009. Walaupun sempat terpengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa, tetapi perekonomian Indonesia telah membuktikan mampu bertahan.  Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6 - 6,5 persen pada 2011. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.

Presiden SBY sejak 2004 berangkat dengan empat pilar utama strategi pembangunan ekonomi, yaitu Pro-Growth, Pro- Poor, Pro-Job, dan Pro-Environ- ment, yang kemudian dikenal dengan istilah pembangunan ekonomi berkelanjutan dan merata (sustainable growth with equity). Dan pada periode ini, pemerintah menargetkan industri-industri atau sektor-sektor tertentu dalam perekonomian untuk mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Dari sejak era Orde Baru, kita sudah familiar dengan kata-kata pemerataan pembangunan. Banyak sumber mengatakan masalah Indonesia dalam hal pembangunan adalah tidak meratanya pembangunan tersebut.

Beberapa penyebab pola pembangunan di Indonesia semakin tidak merata, Pertama, proses pembangunan yang bersandar pada modal asing. Padahal, kita tahu bahwa modal asing hanya mau berinvestasi daerah-daerah tertentu yang dianggap strategis, punya kandungan SDA yang melimpah, didukung tenaga kerja murah, dan ada jaminan keamanan. Kedua, pola pembangunan yang tidak berorientasi pada kepentingan nasional. Sebagian besar sumber daya berupa bahan mentah diekspor ke luar negeri. Tidak ada upaya membangun industri pengolahan untuk bahan mentah. Sehingga, misalnya, para pemuda tidak perlu berurbanisasi ke kota, karena pabrik-pabrik pengolahan bisa dibuka di daerah pedesaan. Ketiga, minimnya pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa, seperti pelabuhan, bandara, jalan, aliran listrik, dan lain sebagainya. Minimnya pembangunan infrastruktur itu menghambat gerak perekonomian di daerah-daerah luar Jawa. 

Sadar akan hal itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melahirkan sebuah gerakan nasional yang diberi nama MP3EI yang merupakan kependekan dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Ada beberapa dasar pemikiran yang melandasi dibuatnya MP3EI. Bahwa, sepanjang sejarah kemerdekaan selama lebih dari enam dasawarsa, Indonesia telah mengalami beragam kemajuan di bidang pembangunan ekonomi. Ekonomi Indonesia terus bergerak dari berbasis kegiatan pertanian tradisional, hingga menjadi negara dengan proporsi industri manufaktur dan jasa yang lebih besar. Melalui langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara UsS 14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun.

Selain itu, pada periode ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 15 program prioritas yang harus dikerjakan selama pemerintahannya. Dari kelima belas prioritas tersebut, SBY memfokuskan pada empat aspek yang cukup penting bagi keberlangsungan negara Indonesia. Di antaranya, Pertama, revitalisasi sektor kelistrikan. Kedua, meningkatkan produksi dan ketahanan pangan. Ketiga, revitalisasi pabrik pupuk dan gula. Tujuannya, untuk menggenjot produksi pupuk dan gula. Keempat, pembangunan infrastruktur. Prioritas utama adalah jalan di provinsi atau pulau besar, pelabuhan, dermaga perikanan, bandara,jalan, tol dan ruas rel ganda.

Pembangunan infrastruktur merupakan sektor yang menjadi prioritas pemerintah pada periode ini. Meskipun pembangunan infrastruktur secara keseluruhan masih kondusif, namun ada beberapa proyek yang dapat diselesaikan, yang diharapkan dapat menginspirasi dan menular ke proyek-proyek lainnya. Bandara Kualanamu yang memiliki fasilitas angkutan massal kereta api ke kota Medan, perluasan bandara Ngurah Rai, serta jalan tol di atas laut di Bali, adalah beberapa contoh pembangunan yang layak dijadikan referensi yang lain.

Pembangunan infrastruktur telah membuat Indonesia bangga di mata dunia, Indonesia menjadi negara kedua di dunia setelah Tiongkok dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan negara lainnya. Hal itu membuktikan bahwa era pemerintahan SBY telah berhasil meningkatkan perekonomian nasional. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dinikmati orang-orang di kota besar tetapi keberhasilan juga dirasakan oleh orang-orang di desa di berbagai daerah. Masyarakat desa sudah menikmati hasil pembangunan dalam program-program pemberdayaan ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Contohnya, program PNPM Mandiri yang berhasil menciptakan pembangunan infrastruktur di desa, jalan-jalan, dan subsidi pupuk dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini. Keberhasilan pemerataan pembangunan bisa dilihat dari akses pendidikan yang bisa dinikmati seluruh masyarakat desa. Pemerintah juga telah mencanangkan program bidik misi, seperti mahasiswa yang ikut program ini tidak hanya bebas kuliah tetapi dapat insentif Rp 600 ribu per bulan.

Sumber :

http://dienanggraeni.blogspot.com/2012/07/perekonomian-indonesia-pada-saat.html

http://m.news.viva.co.id/news/read/436981-rapbn-2014--pembangunan-infrastruktur-diutamakan

http://psekp.ugm.ac.id/berita/id/76

http://www.jurnalparlemen.com/view/7318/demokrat-bantah-pertumbuhan-ekonomi-era-sby-boediono-cuma-dinikmati-orang-kaya.html

http://forum.kompas.com/nasional/25594-enam-prioritas-pembangunan-ekonomi-indonesia.html

http://economy.okezone.com/read/2008/12/25/279/176851/strategi-penyelamatan-sektor-riil

http://politik.kompasiana.com/2013/05/07/mp3ei-bukti-sby-peduli-pemerataan-pembangunan-558136.html

http://news.liputan6.com/read/248447/setumpuk-pr-tim-ekonomi-sby-boediono

http://www.berdikarionline.com/editorial/20110906/pemerataan-pembangunan.html

http://emha42yogya.blogspot.com/2013/08/ini-6-jurus-ekonomi-dari-soekarno.html

1.       DEFINISI DAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Menurut panitia istilah (Committe on terminologi) dari American Institute of Certified Public Accountans,definisi Accounting adalah sebagai berikut :

Accounting is the art of recording ,classifying,and summarizing in a significant manner and in terms of money ,transaction and events which are,in part at least,of a financial character ,and interpreting the results there of.
Definisi diatas dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya berarti sebagai berikut :

Accounting ialah : Seni dari pada pencatatan,penggolongan dan peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam uang,transaksi-transaksi da n kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran daripada hasil-hasilnya.

Dari definisi diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa . Accounting meliputi tugas-tugas: pencatatan(recording),penggolongan(classifying),peringkasan(summarizing),dan penafsiran(interpreting).

Dalam pencatatan,penggolongan,peringkasan,dan penafsiran tersebut Akuntansi didasari beberapa prinsip antara lain :

1.       Harga perolehan (Cost)

2.       Konservatip/hati-hati (Concervatism)

3.       Lengkap (Completeness/Full Disclosure)

4.       Ajeg/tetap(Consistency)

5.       Cukup berarti (Materiality)

6.       Penentuan Laba-Rugi (Propermatching Of Expense And Revenues)

7.       Dapat dimengerti (Understandability)

8.       Kesatuan unit usaha (Entity)

Banyaknya pihak-pihak yang berkepentingan dengan akuntansi,yaitu :

1.       Pimpinan Perusahaan

2.        Pemilik Perusahaan

3.        Para Pegawai

4.        Para Kreditur

5.       Para Investor/Calon Investor

6.       Pemerintah sebagai pemungut pajak

7.       Penduduk

Sesuai dengan perkembangan dalam bidang perdagangan dan perusahaan,maka didalam akuntansi timbul beberapan spesialisasi sebagai berikut :

1)      Akuntansi Umum atau Keuangan (general or financial accounting)

2)      Akuntansi Biaya (Cost accounting)

3)      Akuntansi Anggaran (Budgetary accounting)

4)      Akuntansi pajak (Tax accounting)

5)      Akuntansi pemeriksaan (Auditing)

6)      Sistem Akuntasi (Accounting system, or accounting system installation)

7)      Akuntansi Pemerintah (Governemental accounting)

Pada hakekatnya semua pekerjaan dalam accounting berkisar pada pengetahuan dasar yang disebut : Persamaan dasar akuntansi (accounting equation).

Persamaan tersebut berbentuk :

"ASSETS = EQUITIES"

Assets                   = Semua harta (kekayaan) yang dimiliki oleh sesuatu perusahaan seperti

uang tunai,gedung,tanah dll

Equities                = Tuntunan artinya siapakah yang berhak atau pemilik dari kekayaan

tersebut (siapa sumbernya)

Sumber kekayaan suatu Perusahaan dapat berasal dari :

Ø  Pemilik Perusahaan,maka bentuk persamaan dasar akuntansinya

Assets (Aktiva) = Proprietor ship (Modal sendiri)

Ø  Pinjaman Hutang dari pihak lain,maka persamaan dasar akuntansinya

Assets (Aktiva) = Liabilities (Hutang)

Ø  Sebagian dari Pemilik Perusahaan,tetapi sebagian dari pinjaman,maka persamaan dasar akuntansinya .

Assets (Aktiva) = Liabilities (Hutang) + Proprietor ship (Modal sendiri)

Dalam bentuk yang lebih sederhana persamaan diatas ditulis sebagai berikut :  

A =Assets; L = Liabilities; C = Capital

Dalam persamaan akuntansi ruas kiri selalu sama dengan ruas kanan

CONTOH :

1.       Tuan Fajar mendirikan Perusahaan dengan uang tunai Rp 3.000.000,- yang berasal dari uang sendiri Rp 2.000.000,- dari pinjaman BNI46 Rp 1.000.000,-

a.       Dibeli sebuah toko,dan dibayarkan tunai seharga Rp 1.000.000,-

b.      Dibeli barang dagang seharga Rp 750.000,-

c.       Dibeli inventaris toko dengan kredit seharga Rp 130.000,-

d.      Dijual barang dagang secara tunai seharga Rp 600.000,-

e.      Dibayar utang ke BNI46 Rp 300.000,

Berdasarkan transaksi diatas ,maka dapat dicatat dalam persamaan akuntansinya sebagai berikut :

Penjelasan :

Pada saat didirikan Perusahaan Tuan Fajar mempunyai :

§  Uang tunai (assets)    = Rp 3.000.000,-

§  Pinjaman (liabilities)   = Rp 1.000.000,-

§  Uang sendiri (capital) = Rp 2.000.000,-

Sedangkan akibat dari tiap tiap transaksi diatas terhadap persamaan tersebut ialah :

o   Transaksi 1          : Assets berupa Toko bertambah Rp 1.000.000,-

                               sebaliknya assets berupa uang   tunai berkurang sebesar Rp 1.000.000,-
                               ( angka-angka dalam kurung berarti berkurang )

o   Transaksi 2          : Assets (barang dagangan ) bertambah Rp 750.000,-

               Assets ( uang tunai ) berkurang RP 750.000,-

o   Transaksi 3          : Assets (inventaris toko ) bertambah Rp 130.000,-

                Hutang (karena pembelian bertambah Rp 130.000,-)

o   Transaksi 4          : Assets ( uang tunai ) bertambah   Rp 600.000,-

                Assets (barang dagangan) berkurang   Rp 600.000,-

o   Transaksi 5          : Assets (uang tunai ) berkurang Rp 300.000,-

               Hutang (pembayaran BNI46) berkurang Rp 300.000,-

2.       LAPORAN-LAPORAN KEUANGAN

Setiap perusahaan , pada saat berdirinya,pertama-tama akan menyusun suatu laporan tentang posisi keuangannya yang disebut Neraca (Neraca pendahuluan). Kemudian pada akhir periode pembukuan sebagai hasil pencatatan ,penggolongan dan peringkasan dari transaksi-transaksi finansialnya disusunlah laporan-laporan keuangan sebagai berikut :

A.      Neraca ( Balance Sheet ) :

Pengertian  : Nerca ( Balance sheet ) laporan secara sistematis tentang posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi assets (harta),liabilities (hutang),dan owner's equity (Modal) pada suatu saat tertentu.

1.       Pada prinsipnya assets dapat digolongkan sebagai berikut :

2.       Liablities dapat digolongkan sebagai berikut :

3.        Owner Equity (Modal)

Bentuk Neraca :

                Pada umumnya neraca disusun  dalam bentuk :

a)      Skontro/Horizontal/Sebelah-menyebelahkan/Perkiraan (Account form).dalam bentuk ini Harta (Aktiva) diletakkan sebelah kiri sedangkan Passiva disebelah kanan

b)      Laporan/Vertikal/Halaman(Report form).Dalam bentuk ini Aktiva diletakkan diatas dan Passiva  dibawah.

Dalam menyusun Neraca , setiap bentuk dapat dipergunakan asal saja tidak menyimpang dari persamaan akuntansi (accounting equation) sebagai berikut :

"Assets                 =            Equities"

Aktiva                   =             Hutang + Modal

Waktu penyusunan Neraca :

Pada prinsipnya Neraca dapat disusun setiap saat apabila dibutuhkan, tetapi umumnya neraca disusun pada akhir tahun pembukuan.

A.      Perhitungan Laba Rugi (Income Statement) :

Pengertian :Laporan secara sistematis tentang penghasilan (REVENUES),biaya-biaya (EXPENSES) beserta Laba (NET INCOME) atau Rugi (NET LOSE) suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Bentuk Perhitungan Laba Rugi :

                Pada umumnya Perhitungan laba rugi dapat disusun dengan bentuk :

1)      Tidak Terperinci/Tunggal (SINGLE STEP) bentuk dimana Rugi atau Laba dilakukan dengan cara Total Penghasilan dikurangi Total Biaya

2)      Terperinci/Majemuk (MULTIPLE  STEP) bentuk dimana rugi atau laba dilakukan dengan cara terperinci dengan membedakan Penghasilan maupun biaya yang berasal dari usaha dan diluar usaha .

Cara Menyusun Perhitungan Laba Rugi :

                Dalam penyusunan perhitungan laba rugi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

·         Menulis Nama Perusahaan

·         Menulis "Perhitungan Laba Rugi"

·         Periode perhitungan laba rugi tersebut beserta tunggal,bulan dan tahun

Contoh Perhitungan Laba Rugi

Toko “Fajar”

Income Statement

Periode Mei 2012

A.      Laporan Perubahan Modal (Capital statement)

Modal suatu perusahaan akan mengalami perubahan sebagai akibat :

a)      Adanya keuntungan atau kerugian yang jumlahnya akan kelihatan dalam perhitungan laba rugi.

b)      Adanya tambahan modal (additional investment) dan pemngambilan (withdrawals).

Untuk menunjukan perubahan-perubahan tersebut , maka disusunlah "LAPORAN PERUBAHAN MODAL" dengan bentuk sebagai berikut :

Untuk perusahaan perseorangan (SOLE PROPIETORSHIP)

TOKO "FAJAR"
CHANGE OF CAPITAL STATEMENT
Modal Jan, 1 (awal)					Rp xxxxx
Laba(Net income)				Rp xxxxx
Pengambilan Prive				Rp xxxxx  -
					Rp xxxxx+
Modal Des.31					Rp xxxxx

               

               

Untuk Perseorang (PT) = CORPORATION): yang dibuat ialah Laporan Laba yang ditahan (RETAINED EARNING STATEMENT), hal ini karena Modal PT berupa Modal saham Jumlahnya selalu tetap,kecuali ada penambahan/pengurangan saham.

DAFTAR PUSTAKA

Simangunsong, MP., 1992. "Akuntansi" . Jakarta: Karya Utama

Disusun Oleh :

1. Alinda Permatasari
2. Hana Rizki Apriliani
3. Nurfita Handayani
4. Pidia Citra
5. Tiara Erliyanti
6. Vanni Devi Andiani